Gugat Sri Mulyani, PTTUN Kabulkan Gugatan ASN Disabilitas yang Dipecat

Tia Rizki Febrianti   06 Jun 2022 | 10:15
Sajian / Hukum / Gugat Sri Mulyani, PTTUN Kabulkan Gugatan ASN Disabilitas yang Dipecat
...
Sumber gambar: bantuanhukum.or.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakara memenangkan gugatan DH terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN). DH merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Keuangan penyandang disabilitas yang sebelumnya dipecat saat sedang sakit.

Dalam putusannya, hakim mengabulkan seluruh gugatan DH dan menyatakan SK pemberhentian Menkeu dijatuhkan dengan catat prosedur dan cacat substansi hukum. Hakim juga memerintahkan Menkeu dan BPASN untuk memulihkan hak DH sebagai ASN di Kementerian Keuangan RI.

“Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa SK pemberhantian Menkeu cacat prosedur karena tidak didahului dengan pembentukan tim pemeriksa yang dimandatkan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan hanya didasarkan atas penilaian atasan saja,” tulis LBH Jakarta dalam keterangan tertulis. 

Hakim juga menilai bahwa DH terbukti secara sah menderita skizofrenia paranoid yang merupakan bentuk disabilitas mental pada saat dianggap mangkir dan tidak dapat melakukan pembelaan. Kondisi tersebut menurut hakim merupakan alasan yang sah dan masuk akal, sehingga seharusnya pada saat DH memberitahukan kondisi tersebut pada Kemenkeu dan meminta dipekerjakan kembali, Kemenkeu sudah seharusnya meninjau kembali SK Pemberhentian dan memulihkan hak DH berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Selain itu, hakim juga menyatakan SK Banding Administratif BPASN yang menolak permohonan banding DH terbukti cacat hukum. Hakim menilai SK BPASN tidak diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan PP Nomor 79 Tahun 2021. Hakim juga menilai penolakan upaya administratif DH merupakan tindakan diskriminatif karena tidak mempetimbangkan kondisi DH sebagai penyandang disabilitas mental. 

“Kami berharap Kemenkeu dan BPASN untuk segera menjalankan putusan dan tidak mengajukan upaya hukum sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab negara terhadap hak-hak penyandang disabilitas,” tulis LBH Jakarta selaku kuasa hukum DH sebagaimana dikutip melalui Twitter @LBH_Jakarta.

Gugatan dengan nomor perkara 22/G/2021/PT.TUN.JKT tersebut diajukan pada 15 November 2021. DH mengajukan gugatan terhadap Menteri Keuangan atas pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri yang dikirimkan pada keluarganya pada Februari 2021. Dasar pemberhentian tersebut karena DH dianggap mangkir dari beberapa periode waktu di tahun 2020, padahal hal tersebut diakibatkan karena skizofrenia paranoid yang mulai diderita DH yang saat itu tidak tertangani. 



Bagikan:  
Komentar
0 Komentar