Gagalnya TKI Berangkat ke Malaysia

Immanuel Sahasika   04 Jun 2022 | 09:57
Sajian / Internasional / Gagalnya TKI Berangkat ke Malaysia
...
Sumber gambar: Suara NTB

Indonesia secara resmi membatalkan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau yang sebelumnya disebut TKI, ke Malaysia pada Selasa (31/5). Dilansir dari Reuters, sebanyak 164 PMI yang sudah siap diberangkatkan dari Lombok menuju Kuala Lumpur, Malaysia. Namun tiba-tiba, Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI) membatalkan proses rekrutmen dan melarang para pekerja untuk berangkat ke Malaysia.

Akibatnya, banyak dari PMI yang tetap merasa frustasi akibat pembatalan ini. Dilansir dari Suara NTB, ratusan calon PMI bersama-sama mendatangi kantor BP2MI dalam rangka meminta penjelasan mengenai pembatalan ini. Para PMI akhirnya hanya duduk dan terkatung-katung di halaman kantor BP2MI NTB dari pagi hingga senja hari.

Menurut laporan Suara NTB, para PMI melakukan hal ini karena mereka tidak siap menanggung malu jika dipulangkan kembali ke kampung halaman mereka. “Setelah pukul 5 lewat, katanya berangkat pukul 9, kemudian pukul 13.00. Sampai sekarang tidak ada kepastian,” ujar salah satu PMI. “Kalau tidak diberangkatkan, kami mengamuk,” tegas yang PMI yang lain sambil frustasi. 

Dilansir dari IDN Times NTB, pembatalan ini disebabkan oleh adanya dokumen-dokumen tambahan yang harus disetujui oleh BP2MI terlebih dahulu, sebelum para PMI melakukan keberangkatan. Menurut Kepala UPT BP2MI NTB, Abri Danar Prabawa, hal ini dilakukan untuk memberikan para PMI “perlindungan yang maksimal”, dan menegaskan bahwa pemberangkatan para PMI “bukan dibatalkan, mereka (para PMI) tertunda”.

Namun dilansir dari Reuters, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Hermono, menyatakan bahwa dirinya sudah memberikan penerbitan izin kerja bagi para PMI yang akan berangkat. Hermono juga sudah memberikan rekomendasi dan jaminan yang diperlukan bagi perlindungan PMI di Malaysia.

“Mungkin ada kesalahpahaman tentang peraturan Malaysia dalam proses penerbitan izin kerja. Saya memberikan rekomendasi dan jaminan bahwa semua pekerja akan mendapatkan izin kerja setelah mereka lulus pemeriksaan kesehatan di Malaysia,” ujar Hermono kepada Reuters.

Dilansir dari IDN Times NTB, kepolisian melakukan investigasi lanjutan dalam rangka mencari tahu faktor-faktor terkait pembatalan keberangkatan PMI ini. Penyelidikan ini dilakukan untuk menghindari kejadian yang sama terulang lagi. Menurut Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Artanto, seharusnya ada kerjasama yang lebih baik antara BP2MI Pusat dan UPT BP2MI NTB. “Kita mendalami permasalahannya apa sebenarnya. Kenapa tidak keluar OPP (Orientasi Pra Penempatan). Ini harus ada sinkronisasi dan kita harus banyak diskusi dengan BP2MI,” ujar Artanto, kepada IDN Times NTB, Kamis (2/6).

Menanggapi hal ini, Kepala BP2MI, Benny Ramdhani memutuskan untuk angkat suara. Dilansir dari Tribunnews, dalam konferensi pers pada Kamis (2/6), Benny menyatakan bahwa pihaknya menduga ada “permainan” yang dilakukan oleh oknum KBRI Malaysia dan Kementerian Ketenagakerjaan (KemeNaker) terkait pemberian izin keberangkatan dan penempatan para PMI. Menurut Benny, visa yang diberikan oleh pihak kedutaan besar Malaysia bukan merupakan visa kerja, melainkan visa rujukan. 

Ternyata yang dikeluarkan pihak kedubes Malaysia itu bukan visa kerja, tapi visa rujukan. Jadi orang-orang yang akan diberangkatkan kemarin itu dikasih visa rujukan oleh kedubes yang nanti visa kerjanya akan dikeluarkan di Malaysia,” jelas Benny, seperti dikutip dari Tribunnews. Benny menambahkan dengan menyatakan bahwa pengiriman PMI dengan visa rujukan “bertentangan” peraturan perundang-undangan Indonesia. 

Lebih lanjut, Benny menjelaskan bahwa mungkin juga terjadi kesalahpahaman antara BP2MI dengan KemeNaker terkait dasar hukum yang digunakan. Jadi dasar hukum yang digunakan Kemnaker tidak menggunakan undang-undang 18, tapi memakai MoU Indonesia – Malaysia. Ini jadi perdebatan, apakah MoU bisa mengalahkan undang-undang,” jelas Benny dalam pernyataan yang sama. Benny kemudian menutup dengan menjelaskan bahwa karena BP2MI berdasar pada undang-undang, maka para PMI tidak akan diberangkatkan.

Dilansir dari Kompas.com, Malaysia memang mengandalkan tenaga kerja asing dari beberapa negara, termasuk Indonesia, untuk bekerja di industri perkebunan kelapa sawit mereka. Oleh karena itu, Malaysia sangat mengharapkan kedatangan pekerja dari Indonesia untuk mengisi kekosongan pekerja yang mencapai 100 ribu orang akibat pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas pekerja asing. Akibatnya, sampai sekarang Malaysia terpaksa memotong produksi minyak kelapa sawit.

Namun menurut Reuters, akhir-akhir ini semakin berkembang kekhawatiran bahwa negeri Jiran tersebut tidak memperlakukan para pekerja asing dengan baik. Faktanya, ada 7 perusahaan Malaysia yang dikenai restriksi oleh Amerika Serikat dalam 2 tahun terakhir, akibat perlakuan yang dianggap oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai “kerja paksa”.



Bagikan:  
Komentar
2 Komentar
Fadhel Fikri
fadhel98fikri@gmail.com
yusuf taufik
yusuf300100@gmail.com
good and interesting article content, social media if used properly can potentially have a positive impact, especially achievement. apart from that you can access the related article at the following url: https://news.unair.ac.id/2022/04/01/asah-kemampuan-melalui-tiktok-mahasiswa-fkm-unair-raih-juara-ii-news-anchor/?lang=id