Dihapusnya Tenaga Kerja Honorer

Eduardo Kayona   04 Jun 2022 | 10:05
Sajian / Hukum / Dihapusnya Tenaga Kerja Honorer
...
Sumber gambar: ekonomi.bisnis.com

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengeluarkan Surat Edaran (SE) B/185/M.SM.02.03/2022 tentang Penghapusan Honorer yang diteken Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birorkrasi, Tjahjo Kumolo, pada Selasa, 31 Mei 2022.

Melalui website resmi menpan.go.id, Kementerian PAN-RB mengeluarkan SE untuk meminta para penjabat pembina kepegawaian (PPK) menghapus tenaga kerja honorer. Tenaga honorer diganti dengan tenaga kerja alih daya (outsourcing) oleh pihak ketiga.

Lebih lanjut, dalam SE yang di unggah pada website menpan.go.id tersebut menyampaikan untuk menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPK sebelum tanggal 28 November 2023. Oleh karena itu, mulai 28 November 2023 tidak ada lagi tenaga kerja honorer.

“Bagi Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut di atas dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari temuan objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal Pemerintah.” Sebagaimana dikutip dari angka 6 huruf e dalam SE B/185/M.SM.02.03/2022.

Hal ini tentunya menimbulkan berbagai macam reaksi, terutama dari para pekerja honorer yang menjadi pihak paling terdampak dari kebijakan yang diambil.

“Sebanyak 200 ribu lebih honorer K2 tenaga teknis administrasi dan lainnya sakit hati. SE yang tidak pakai hati Nurani,” Kata Anita yang merupakan Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK21) Kalimantan Selatan sebagaimana dilansir jppn.com.

Tak hanya dari kalangan tenaga honorer yang memberi komentar, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah juga turut memberi komentar.

“Saya kira kebijakan yang tidak tepat dan ironi. Menurut saya kebijakan ini sekedar kebijakan tanpa solusi, saya anggap seabgai Langkah yang jangka panjangnya akan menimbulkan masalah baru sehingga pelayanan public tidak tertangani,” kata trubus sebagaimana dilansir liputan6.com.



Bagikan:  
Komentar
0 Komentar