Upaya Pengendalian Karbon di Indonesia

Trinita Tampubolon   28 May 2022 | 10:01
Opini / Upaya Pengendalian Karbon di Indonesia
...
Sumber gambar: pixabay.com

Krisis perubahan iklim saat ini menjadi isu yang sering dibicarakan bahkan topik pembahasan yang penting diberbagai forum belahan dunia. Setiap lapisan masyarakat ikut prihatin dengan situasi buruk yang saat ini mengancam dunia. Krisis perubahan iklim jelas membuat sebagian orang takut dan waspada akan keberlangsungan hidupnya. Hal itu pula tanpa terkecuali dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Ada narasi yang mengatakan bahwa jika kita ingin hidup lebih lama maka, kita harus hidup dilingkungan yang sehat. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana jika udara yang kita hirup ternyata tidak sehat? Padahal jelas, perlindungan hukum terhadap hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat telah diatur dalam berbagai instrumen hukum baik ditingkat Internasional, Nasional, maupun ditingkat Lokal.

Di Indonesia terkait dengan hak atas lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Hal ini tentunya selaras dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa  kita berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, yang adil serta perlakuan. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. 

Makna atas jaminan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagai warga negara, terlihat pada landasan filosofinya. Dengan demikian, pengakuan hak atas lingkungan yang baik dan sehat harus dianggap sebagai hak asasi setiap warga negara di Indonesia dan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. 

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat, adalah hak subyektif seperti dikemukakan Heinhard Steiger C.S, bahwa hak subyektif (Subjective rights) adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. Dalam hal ini hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik, sebagai hak dasar seseorang yang harus dilindungi agar terhindar dari pencemaran dan perusakan lingkungan. Sehingga tujuan pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat secara luas dan individu dapat terwujudkan. 

Pajak Karbon Kolerasinya dengan Nilai Keadilan Sosial

Saat ini berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, ada delapan sektor industri yang menyumbang emisi karbon dalam jumlah besar diantaranya industri semen, industri baja, industri pulp dan kertas, industri tekstil, keramik, pupuk, petrokimia dan industri makanan dan minuman tertentu. Jika dilihat dari kacamata ekonomi, hal ini tentunya merupakan sesuatu yang harus disambut positif oleh Indonesia. Tumbuh suburnya industri-industri besar di Indonesia akan membawa pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih baik menyusul Singapura sebagai satu-satunya negara maju di Asia Tenggara. 

Berdasarkan data di Kemeterian Perindustrian, Indonesia masuk dalam jajaran lima besar negara-negara dunia yang kontribusi industrinya cukup tinggi. Inggris menyumbangkan sekitar 10 persen, sedangkan Jepang dan Meksiko di bawah Indonesia dengan capaian kontribusinya 19 persen. Bahkan selama pandemi Covid-19, Indonesia mampu mempertahankan status sebagai negara industri dengan kontribusi sektor industri (migas & nonmigas) melampaui 18% dari PDB nasional. Namun ironisnya, apabila ditilik  berdasarkan data indeks polusi udara, tingginya peningkatan di bidang ekonomi tidak sejalan dengan peningkatan kualitas udara yang justru semakin memburuk. 

Di Jakarta, tercatat kadar PM2,5 mencapai 26,9 ug/m3 enam kali lipat standar tahunan WHO terbaru. Hal ini bahkan memunculkan kritik dan protes tajam dari berbagai kalangan salah satunya Gerakan Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Koalisi Ibu Kota) yang mengajukan gugatan ke pemerintah. Pada akhirnya, gugatan itu dimenangkan setelah 2 tahun proses persidangan berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 September 2021. 

Kritik tajam terkait pencemaran udara akhirnya direspon oleh pemerintah.  Baru-baru ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang menggodok aturan teknis pengenaan pajak karbon dengan tarif Rp30 per kilogram (kg) mulai 1 April 2022. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi Gas Rumah Kaca (GRK) sebanyak 29 persen melalui usaha sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Pajak karbon bertujuan untuk memastikan dampak negatif gas rumah kaca yang dapat dilihat dari harga yang dibayarkan oleh masyarakat dan perusahaan untuk barang dan jasa yang belum bebas karbon selain itu dengan adanya pajak karbon ini diharapkan dapat merangsang perilaku ekonomi untuk segera beralih ke aktivitas industri hijau yang rendah karbon. 

Berdasarkan keterangan resmi melalui laman Kementerian Keuangan, tahap awal pajak karbon akan diterapkan pada sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara pada 1 April 2022 dengan menggunakan mekanisme pajak berdasarkan pada batas emisi (cap and tax). Tarif Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen diterapkan pada jumlah emisi yang melebihi cap yang ditetapkan. Dalam mekanisme pengenaannya, wajib pajak dapat memanfaatkan sertifikat karbon yang dibeli di pasar karbon sebagai penguran kewajiban pajak karbonnya. Yang menarik adalah pernyataan Menteri keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa penerapan pajak karbon ini akan mengedepankan prinsip keadilan dan keterjangkauan dengan memperhatikan ikim berusaha dan masyarakat kecil. 

Upaya pemerintah ini tentu merupakan sebuah kontribusi dan komitmen nyata tentang perwujudan pemerintah dalam menerapkan nilai-nilai keadilan sosial. Karena bagaimana tidak, sebagian masyarakat menilai bahwa selama ini tumbuh suburnya sektor industri di Indonesia hanya memberikan manfaat bagi segelintir orang saja sedangkan masyarakat menengah bawah setiap hari harus bergelut dengan kualitas udara yang buruk. Padahal, seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa setiap warga negara berhak memiliki hak untuk hidup yang sama dengan masyarakat lain untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat tanpa terkecuali. 

Disamping upaya besar yang akan dijalankan oleh pemerintah, tentu peran masyarakat juga sangat dibutuhkan. Upaya ini akan lebih baik apabila masyarakat juga bersama-sama bergotong royong dalam mewujudkan komitmen untuk mengurasi emisi gas rumah kaca. Salah satunya dengan tidak membuang-buang makanan, mengurangi penggunaan plastik, dan tidak menghambur-hamburkan energi baik itu air maupun lsitrik. 

Selain itu, kemajuan teknologi serta semakin banyak percepatan yang ditawarkan khususnya kepada generasi muda juga harus dianggap sebagai salah satu wadah untuk membantu upaya pemerintah dalam agenda penggendalian iklim global. Menyebarkan pesan kebaikan atau menggagas ide untuk merawat alam harus bisa dijadikan sebagai kegiatan positif yang patut diwariskan kepada generasi seterusnya. Artinya, generasi muda disini juga berperan sebagai garda terdepan dalam pelestarian alam lingkungan serta pola pikir kritis yang akan berperan krusial dalam membentuk kebiasaan baru dan memberi dampak yang besar atas keberlangsungan bumi untuk janga waktu yang lebih panjang. 

Terlebih Indonesia pasca Covid-19 perlu belajar bahwa lingkungan serta kesehatan adalah aset mahal yang harus dijaga. Artinya lingkungan yang sehat akan menciptakan angka harapan hidup yang kebih tinggi. Karena isu iklim merupakan ancaman nyata dan dampaknya lebih besar dibandingkan Covid-19 jika tidak ditangani dengan cepat dan serius.

Menjaga alam, dan udara sebagai salah satu perwujudan nilai keadilan sosial lagi-lagi harus dipahami bukan hanya tugas pemerintah tetapi merupakan tugas besar bersama. Karena nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan pandangan hidup bersama harus diimplementasikan oleh semua rakyat Indonesia. Keadilan sosial dari setiap sektor seyogyanya harus dapat diwujudkan baik melalui kegiatan nyata maupun melalui kebiajakan-kebijakan yang dibuat pemerintah berdasarkan prinsip yang berlandaskan aspek Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis.



Bagikan:  
Komentar
0 Komentar