Transisi dan Transformasi Praktik Persidangan Perkara Pidana di Era Disrupsi Teknologi

NANDA BUDIMAN   17 May 2022 | 10:07
Opini / Transisi dan Transformasi Praktik Persidangan Perkara Pidana di Era Disrupsi Teknologi
...
Sumber gambar: Pexels.com

Genap menginjak tahun ketiga hampir sebagian besar negara di belahan dunia dilanda dengan wabah penyakit yang sama. Beragam cara dan upaya dilakukan sekuat tenaga guna menekan tingkat penyebaran dengan harap pandemi segera terkendali. Tidak hanya memakan korban jiwa yang jumlahnya sama sekali tidak sedikit, pandemi juga mengubah dan memaksa manusia untuk beradaptasi dengan situasi. Cara hidup yang sebelumnya konvesional kini tak lagi dapat dilakukan karena persoalan jarak dan beragam alasan kesehatan lainnya. Keadaan tersebut tentu berdampak disrupsi pada segala aspek lini interaksi kehidupan sosial dan lintas sektoral pelaksanaan kegiatan pelayanan publik, perekonomian, pendidikan dan pemerintahan khususnya pada aktifitas persidangan di lingkungan institusi pengadilan yang ikut terkena dampaknya.

Menanggapi ekskalasi angka statistik penyebaran Covid-19 yang kian meningkat, Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 menetapkan wabah Corona Virus Desease 2019 sebagai bencana nasional non-alam yang kemudian ditindaklanjuti sebagai upaya pencegahan dalam memutus rantai penyebaran virus tersebut dengan beberapa upaya seperti yang termuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Guna mengantisipasi kondisi darurat yang diakibatkan dari penyebaran virus Covid-19 yang belum terkendali dan dengan menjawab permasalahan tersebut, Mahkamah Agung yang merupakan puncak lembaga yudikatif merespons cepat dengan menerbitkan beberapa kebijakan melalui payung hukum berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) hingga Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai upaya untuk menutupi permasalahan kekosongan hukum yang dapat dijadikan suatu terobosan hukum (rechtvinding) untuk menyelesaikan permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan peradilan guna mencegah tidak ditanganinya suatu perkara atau stagnansi karena kekosongan hukum (rechtvacum) maupun dalam proses pengadministrasian dan manajemen perkara (e-court) yang berpotensi ikut terkena imbasnya.

E-Litigation dan Wajah Peradilan Masa Depan Kita

Terlepas bahwa persidangan secara elektronik merupakan salah satu bagian dari cita-cita reformasi dan pembaharuan sisterm peradilan Indonesia yang lebih modern dan adaptif dengan perkembangan dan tantangan zaman terkhusus menyangkut teknologi dan informasi, tindakan cepat Mahkamah Agung untuk mentransformasi mekanisme persidangan yang dapat dikatakan sebagai progresifitas hukum yang lebih menekankan pada aspek efektivitas dan efisiensi serta prinsip dasar hukum seperti kebutuhan masyarakat akan hukum itu sendiri, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan serta diharapkan keberadaan persidangan modern ini dapat memanifestasikan prinsip persidangan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. 

Hal itu yang kemudian selaras dengan penjelasan dalam konsideran huruf a, b dan c bahwa pengadilan berkewajiban membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan berdasarkan sebagaimana yang tercantum dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 yang diantaranya bertujuan untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi.

Perlu diperhatikan juga bahwa persidangan online ini bersifat sebagai quasi court dalam mengatasi permasalahan yang membutuhkan penyelesaian dengan segera, tepat sebagaimana yang dikemukakan oleh Jamie Young dalam “A Virtual Day In Court: Design Thinking and Virtual Courts, RSA Project” bahwa E-Litigasi merupakan desain yang baik dan bisa menjadi kunci untuk memecahkan masalah yang dihadapi layanan publik pada abad ke-21, seperti meningkatkan produktivitas dan efektivitas biaya dari ruang sidang sementara dan terus mewujudkan nilai-nilai yang terkait dengan sistem peradilan pidana dan E-Litigasi diharapkan dapat mewujudkan efektivitas peradilan dan meringkas proses birokrasi.

Adapun yang dimaksud sebagai E-Litigation sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, dijelaskan bahwa persidangan elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dengan dukungan tekonologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik. 

Tantangan dan Pekerja Rumah yang Belum Usai

Merujuk pada laporan hasil riset dari Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), bahwa semenjak diadakannya persidangan pidana secara elektronik ada beberapa hambatan yang mengganggu terhadap berjalannya persidangan pidana. Hambatan tersebut misalnya soal koneksi internet yang tidak stabil dan merata di Indonesia, kemampuan aparat pengadilan terkait tekonologi pendukung sidang elektronik, belum memadainya peralatan dan perlengkapan terkait dengan teknologi pendukung persidangan elektronik di pengadilan.

Guna memperkuat kajiannya tersebut, berbagai hambatan juga terkonfirmasi melalui laporan Rapid Assessment (RA) yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang dilakukan terhadap 16 Pengadilan Negeri di Indonesia dan juga 61 organisasi bantuan hukum (OBH) di 20 Provinsi di Indonesia. Kajian tersebut menunjukan bahwa dalam pelaksanaan persidangan secara online masih dijumpai hambatan-hambatan yang berpotensi pada maladministrasi berupa penundaan berlarut dan tidak kompeten yang dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana, minim sumber daya petugas, koordinasi pelaksanaan sidang yang belum optimal, serta ketidakpastian waktu proses persidangan.

Selain persoalan yang bersifat teknis dan instrumental, praktik penyelenggaraan persidangan elektronik pun masih menemukan beragam kendala khususnya menyangkut aspek hukum beracara. Terlepas dari perdebatan bahwa praktik e-litigation tidak didukung dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai induk sumber hukum pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia, penyelenggaraan persidangan online ini dapat berpotensi memengaruhi prinsip fair trial yakni peradilan jujur dan adil apabila infrastruktur untuk mendukung peradilan online yang kurang memadai dan juga potensial mengurangi kualitas dan nilai pemeriksaan dalam persidangan khususnya yang menyangkut aspek pembuktian. Selain itu antara hakim, jaksa, terdakwa, penasihat hukum dan saksi tidak dalam satu ruangan yang sama sehingga interpretasi terhadap prinsip in presentia tidak terlaksana. 

Hambatan-hambatan yang diuraikan, baik teknis, yuridis, sumber daya manusia, maupun koordinasi antar lembaga sistem peradilan pidana, tentu akan sangat beresiko mengganggu pelaksanaan persidangan. Terganggunya proses persidangan secara umum akan berdampak signifikan terhadap proses pembuktian sebagai bagian paling esensial dan krusial dari persidangan pidana. 

Situasi tersebut menimbulkan dilematika bagi aparat penegak hukum khususnya lembaga peradilan yang juga turut terlibat karena dalam keadaan darurat yang terjadi seperti dewasa ini, prinsip social distancing dan menjaga jarak fisik merupakan suatu keharusan untuk dilakukan, dan jika tetap bersikeras untuk melaksanakan persidangan perkara pidana dalam satu ruang sidang yang sama, maka akan berpotensi menimbulkan masalah yang jauh lebih besar pada keselamatan masyarakat dengan resiko meluasnya penularan virus Covid-19. 

Maka dari itu, meski secara aspek legalitas telah diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 sebagai landasan hukum pelaksanaan persidangan secara elektronik dalam penyelesaian perkara pidana tentu tidak serta merta dapat dikatakan telah menyelesaikan dan mengatasi benang kusut permasalahan yang terjadi, karena masih ada beberapa bagian yang tak luput menjadi bahan pembenahan guna terciptanya suatu sistem hukum yang efektif tanpa harus mengesampingkan landasan hukum yang telah berlaku serta harus tetap berorientasi pada rasa keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. 



Bagikan:  
Komentar
0 Komentar