Potensi Korupsi pada Penyakit Hewan Ternak di Jawa Timur

Bilerio Sianipar   14 May 2022 | 09:50
Opini / Potensi Korupsi pada Penyakit Hewan Ternak di Jawa Timur
...
Sumber gambar: Liputan6.com

Penyakit mulut dan kuku (PMK) telah menjadi wabah (outbreak) di empat kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Penyakit menular ini telah menyerang 1.247 ekor ternak sapi di Kabupaten Gresik, Lamongan, Sidoarjo, dan Mojokerto. Hal ini diketahui dari surat Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Indyah Aryani, yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, 5 Mei 2022. Surat Indyah mendasarkan surat Kepala Pusat Veterinaria Farma No.: 05001/PK.310/F4.H/05/2022 tanggal 5 Mei 2022 tentang Jawaban Hasil Uji Sampel Suspect PMK.

Indyah menjelaskan, kasus pertama kali dilaporkan di Gresik pada 28 April 2022. Saat itu dilaporkan, sebanyak 402 ekor sapi potong yang tersebar di lima kecamatan dan 22 desa yang memiliki tanda klinis PMK. Kasus ke dua dilaporkan pada 1 Mei 2022 di Lamongan. Kasus ini menimpa sebanyak 102 ekor sapi potong yang tersebar di 3 kecamatan dan 6 desa. Selanjutnya, tanda klinis serupa ditemukan di Sidoarjo pada 595 ekor sapi potong, sapi perah, dan kerbau yang tersebar di 11 kecamatan dan 14 desa.Kasus ketiga dilaporkan pada 3 Mei 2022 di Mojokerto. Sebanyak 148 ekor sapi potong yang tersebar di sembilan kecamatan dan 19 desa dilaporkan memiliki tanda klinis sesuai dengan penyakit PMK.

Potensi Korupsi

Daging sapi merupakan salah satu komoditas pangan strategis di Indonesia, namun ketergantungan Indonesia terhadap impor daging sapi dan tingginya harga daging sapi di pasar menjadi suatu permasalahan. Masih ingat dengan kasus impor daging yang dilakukan oleh Lutfi Hasa Ishaaq, hewan ternak yang terjangkit penyakit menurunkan kualitas dan kuantitas pasar di masyarakat. Tentu kesempatan ini ada celah untuk memenuhi kebutuhan pasar, dengan cara impor daging. 

Disini, dapat muncul potensi korupsi setelah kenaikan harga minyak goreng yang juga diketahui harga dikontrol oleh swasta maupun pejabat pemerintah dengan menggunakan skema seenaknya mereka sendiri. Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) harus lebih cermat dalam menanggapi wabah  PMK pada hewan ternak, mengingat Idul Adha tinggal menunggu beberapa bulan lagi. Dalam tulisannya (Wibowo, 2013), Mafia impor daging sapi harus segera diberantas, beberapa modus yang sering digunakan dalam meraih keuntungan dari kebijakan impor, khususnya dibawah lembaga yakni: Kementerian Pertanian dan Perdagangan RI antara lain adalah:

  1. Mark up data, dengan estimasi kebutuhan komoditi pangan dilebih-lebihkan. Yang penting terdapat gap besar antara supply dan demand sehingga kesannya impor menjadi keharusan. 
  2. Permainan harga, yang membuat lonjakan harga komoditas pangan pada bulan-bulan tertentu. Sehingga, impor pangan terjustifikasi. 
  3. Ilusi pajak impor, dengan mendorong kemudahan perpajakan sehingga importir mendapat keuntungan besar dari pembebasan PPN, bea masuk dan PPh. Keuntungan besar ini yang kemudian dibagi-bagi kepada siapa saja yang membantu menjaga impor, baik politisi, birokrat atau siapa saja. 4. Penyalahgunaan aturan, Memainkan berbagai mekanisme pengaturan seperti kuota impor. Padahal faktanya, impor setiap komoditas pangan itu hanya dikuasai oleh segelintir pemain. Mekanisme kuota ini memudahkan membagi-bagi uang haram dari impor.   

Sistem hukum Indonesia mengatur tata cara pelaksanaan impor bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan, tentang eksport import dan lalu lintas devisa, pemerintah memandang perlu untuk menetapkan ketentuan hukum lainnya tentang pelaksanaan import. Ada pola vertikal dengan broker, hubungan para pihak dalam perbuatan memperdagangkan pengaruh disertai broker. Perantara atau broker menjadi pihak yang memanfaatkan pengaruh pejabat publik. Pola vertikal dengan broker juga tidak memenuhi unsur trilateral relationship karena pada kenyataannya perantara atau broker tidak memiliki pengaruh apa pun dalam pengambilan keputusan namun memanfaatkan pengaruh pejabat publik atau orang lain untuk memenuhi kepentingan dari pihak lain (Sembiring, Sudarti, & Najemi, 2020). 

Mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar menyatakan, pengaruh dalam perbuatan memperdagangkan pengaruh merupakan suatu tekanan yang dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam menentukan pendapatnya, tekanan yang dimaksud dapat berupa tekanan kekuasaan politik atau tekanan ekonomi (Faris, Sjafrina, Sari, & Herawan, 2014) . Potensi Korupsi transaktif ini yang berkaitan dengan adanya kesepakatan antara pihak pemberi dan pihak penerima dalam ikatan timbal balik yang menguntungkan kedua belah pihak akan mudah terlihat pada saat tanggal-tanggal dibutuhkannya daging dalam kuantitas besar.

Pencegahan Korupsi

Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Robet Klitgaard dalam bukunya Membasmi Korupsi, korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan,keluarga dekat, atau kelompok), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Lanjut, dalam bukunya Perbandingan Pemberantasan Pemberantasan Korupsi di berbagai negara pada halaman 78, Indonesia yang pertama mencanangkan suatu peraturan khusus mengenai pemberantasan korupsi di Asia. Jenderal A.H Nasution, menciptakan aturan untuk memberantas korupsi yang gejalanya sudah nampak pada tahun 1958. Dibuatlah Peraturan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 Nomor: Prt/Peperpu/C13/1958 dan peraturan pelaksanaannya diikuti oleh Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor: Prt/Z.1./1/7 tanggal 17 April 1958. 

Pada teori fraud triangle, fraud triangle terjadi karena adanya tiga faktor pendorong yaitu, tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization). Kombinasi ketiga hal ini menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi (fraud). Tekanan  (pressure), tekanan untuk menutup kebutuhan hidup, gaya hidup, dan tekanan finansial lainnya (Siregar, 2020). Lebih lanjut lagi, peneliti aksa dalam jurnal yang berjudul Pencegahan dan Deteksi Kasus Korupsi pada Sektor Publik dengan Fraud Triangle tahun 2018, menyatakan kecurangan atau fraud seperti korupsi dapat dikurangi dengan menggunakan teori fraud triangle yang harus didukung oleh pemerintah dan semua elemen masyarakat termasuk pendidikan. 

Dengan menggunakan fraud triangle sebagai  dasar pencegahan korupsi, maka yang harus dilakukan adalah sebagai berikut, pertama, apabila yang menjadi faktor pendorong adalah tekanan, maka yang harus dilakukan adalah dengan menghilangkan tekanan. Tekanan yang terjadi biasanya karena tekanan keuangan (financial) maupun non keuangan (non-financial). Maka upaya pencegahan yang dilakukan adalah dengan penegakan hukum. Kedua, apabila yang menjadi faktor pendorongnya adalah kesempatan, maka upaya pencegahan adalah perbaikan system pengendalian internal (SPI). Ketiga, apabila yang menjadi faktor pendorong adalah rasionalisasi, maka pencegahan yang harus dilakukan adalah peningkatan moral dan etika dari setiap pegawai sehingga lebih berintegritas.

Dalam melakukan impor daging, pemerintah dan kementerian harus memperhatikan kesehatan hewan yang ingin di impor. Teori fraud triangle dapat secara signifikan mengurangi praktik korupsi yang dilakukan oleh  pejabat. Hal ini sesuai dengan beberapa penelitian yang dilakukan sebelum. Taktik anti korupsi ini dilakukan dengan meminimalkan tekanan, kesempatan dan rasionalisasi dalam menghadapi penyimpangan sekecil apapun. 

Korupsi merupakan perilaku yang sangat memalukan, tidak ada pembenaran dalam ajaran agama apapun. Adanya praktik korupsi tentu memiliki dampak merugikan kepentingan setiap orang. Upaya pencegahan korupsi yang terpenting ialah ada perubahan paradigma di mana pekerja pejabat dan PNS Pemerintah adalah pelayan rakyat, bukan penguasa rakyat. Permintaan layanan keterampilan profesional dan dibayar secara profesional, mereka harus mampu menjadi pelayan profesional juga.



Bagikan:  
Komentar
0 Komentar