Menjawab Asumsi Seputar Legaltech di Indonesia Kelak

Jessica Cornelia Ivanny   06 May 2022 | 08:02
Opini / Menjawab Asumsi Seputar Legaltech di Indonesia Kelak
...
Sumber gambar: Pexels.com

Kehadiran legal technology (legaltech) di Indonesia tentu membawa angin segar bagi masyarakat. Istilah legaltech sendiri merujuk pada pemanfaatan teknologi atau perangkat lunak (software) untuk melaksanakan tugas-tugas aparat penegak hukum dalam upaya mendukung kemajuan industri jasa hukum. Hingga saat ini, sudah ada sejumlah perusahaan rintisan (startup) yang bergerak di sektor legaltech, seperti HukumOnline.com, PrivyID, Lawgo, Legalku, dan PopLegal. 

Selain startup tersebut, Mahkamah Agung melalui electronic justice system berupa e-court yang mencakup layanan pendaftaran perkara daring, pembayaran daring (e-payment), pemanggilan daring (e-summons), hingga persidangan daring (e-litigation) telah turut mengembangkan industri legaltech di Indonesia. Apalagi, riset dari ASEAN Legaltech tiga tahun lalu menunjukkan Indonesia menjadi salah satu negara yang mendominasi pasar legaltech di kawasan Asia Tenggara.  Riset ini memperbesar peluang diterapkannya legaltech secara optimal di Indonesia.

Untuk melihat seberapa besar peluang penerapan legaltech di Indonesia, terutama di masa mendatang, maka kita perlu meminjam salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas tersebut adalah asas “dapat dilaksanakan” yang secara umum menekankan pentingnya memperhitungkan efektivitas penerapan legaltech di tengah masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Ketiga landasan ini yang menjadi tolak ukur seberapa jauh sistem, substansi, dan budaya yang dibawakan legaltech mampu diterima masyarakat secara keseluruhan, terutama bagi para konsumen legaltech seperti law firm, corporate counsel, dan para pencari keadilan.

Penerapan legaltech secara filosofis tidak bertentangan dengan sistem nilai yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat. Penerapan legaltech secara optimal mampu mendorong dan mengarahkan masyarakat untuk mencapai cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan Pancasila, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni terwujudnya Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Mengingat esensi dari hukum pada dasarnya ingin memperjuangkan keadilan, ketertiban, kepastian hukum, dan kesejahteraan bagi masyarakat serta esensi dari teknologi yang hendak mengejar ketertinggalan bangsa dan meningkatkan daya saing secara global, maka penerapan legaltech jelas sudah sejalan dengan cita-cita nasional. Kolaborasi antara hukum dan teknologi ini yang akhirnya akan membantu mempercepat proses hukum di Tanah Air.

Secara sosiologis, keberadaan legaltech sangat diperlukan untuk menjawab tuntutan perkembangan zaman saat ini dan di masa mendatang. Permasalahan hukum masyarakat yang semakin kompleks memerlukan jalur penyelesaian yang lebih cepat. Sayangnya, saat ini mayoritas sumber daya manusia yang berkecimpung di bidang hukum masih mengutamakan penerapan prosedur hukum konvensional untuk memproses dan menyelesaikan berbagai perkara hukum yang ada.  

Sebab, ketika hukum yang seharusnya membantu masyarakat untuk menjumpai keadilan malah dihalang-halangi dengan proses beracara yang kadangkala rumit, memakan waktu lama, dan membutuhkan biaya besar. Rendahnya akses masyarakat terhadap hukum ini tentu tidak sesuai dengan tujuan hukum yang sepatutnya memberikan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Dalam hal ini, legaltech yang menawarkan konsep teknologi dan layanan software untuk menunjang pelaksanaan proses hukum, baik secara litigasi maupun non-litigasi, akan menghemat banyak waktu dan biaya yang dikeluarkan.

Secara yuridis, penerapan legaltech yang memanfaatkan teknologi informasi berbasis komputer yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer dalam proses hukum litigasi dan non-litigasi tidak bertentangan dengan satu pun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam Penjelasan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 tahun 2008, disebutkan bahwa kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (cyber space), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Kegiatan pada ruang siber tersebut tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja. Pasalnya, hal itu hanya akan membawa terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Penjelasan tersebut menegaskan perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum melalui sistem elektronik, seperti electronic justice system Mahkamah Agung, penandatanganan dokumen dan identitas digital yang disediakan layanan PrivyID, atau bahkan jasa konsultasi dan pendampingan hukum dengan para advokat terpercaya yang disediakan marketplace Lawgo merupakan perbuatan nyata yang mengikat secara hukum. Tidak bisa kemudian para subjek hukum yang telah terikat dengan suatu perjanjian secara sah di ruang siber misalnya, malah melarikan diri ketika mengalami kerugian. Mereka harus bertanggung jawab atas perbuatan hukum tersebut sebagai bagian dari konsekuensi logis sejak dilakukannya penandatanganan secara sukarela dan tanpa unsur paksaan dari semua subjek hukum yang terlibat di dalamnya.

Apabila penerapan legaltech di Indonesia telah memenuhi aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, maka mengapa pertumbuhan legaltech cenderung berjalan lambat dan tidak sesubur di negara-negara adidaya? Pertama, tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih tergolong rendah. Ini bisa dilihat dari betapa tingginya tingkat pelanggaran hukum di Indonesia. Sepanjang Januari hingga Oktober 2021 misalnya, Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia telah menerbitkan 1,77 juta bukti pelanggaran (tilang) lalu lintas. Ini baru salah satu contoh kasus pelanggaran dalam ruang lingkup hukum pidana. Pada kenyataannya, masih banyak lagi jenis pelanggaran dalam ruang lingkup hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum ekonomi, dan sebagainya. Tingginya pelanggaran hukum ini membuktikan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Kedua, minimnya upaya sosialisasi legaltech yang dilakukan oleh pemerintah. Selama ini, pemerintah Indonesia masih terlalu fokus melakukan transformasi besar-besaran di bidang ekonomi. Hal ini bisa dilihat dari pesatnya electronic commerce seperti Shopee dan Tokopedia, serta maraknya edukasi dan sosialisasi di bidang financial technology (fintech) dalam menunjang bisnis daring tersebut. Ke depan, pemerintah harus lebih serius dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait legaltech melalui penggalakan upaya-upaya sosialisasi dan edukasi hukum yang menyasar langsung ke masyarakat, terutama yang selama ini kerap terdiskriminasi dan termarginalkan dari sistem yang berlaku di Indonesia.

Ketiga, adanya kekhawatiran legaltech, terutama yang berkaitan dengan robot kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), akan menggeser dan mengabaikan peran para aparat penegak hukum di masa mendatang. Hilangnya sejumlah profesi hukum di Indonesia barangkali akan menjadi kenyataan kelak nanti seiring perkembangan teknologi yang kian pesat. Namun, perlu diingat bahwa sejatinya profesi-profesi hukum baru juga akan lahir, misalnya smart contract-coding lawyer, regulatory data scientist, dan sebagainya. Untuk itu, kekhawatiran akan hilangnya pekerjaan harus digantikan dengan semangat optimisme untuk terus belajar sembari menyambut hukum di masa depan.

Pada akhirnya, penulis percaya seberapa pesat perkembangan legaltech saat ini mencerminkan bagaimana masa depan teknologi hukum Indonesia. Mari bersama-sama mengambil peran dalam optimalisasi legaltech untuk mendukung kemajuan industri hukum Indonesia.

*Artikel terbaik ke-1 lomba menulis artikel hukum yang diadakan oleh LTS Indonesia dalam rangka LTS Festival 2022 dengan tema “Indonesia's Future of Legal Technology”. 



Bagikan:  
Komentar
0 Komentar