Larangan Cross Ownership dalam Industri Klub Sepakbola

Ferdinand Sujanto   14 May 2022 | 09:48
Opini / Larangan Cross Ownership dalam Industri Klub Sepakbola
...
Sumber gambar: Kompas.com

Gelaran kompetisi liga profesional sepak bola di Indonesia akan memasuki musim baru. Kompetisi sepak bola di Indonesia pada masa modern, tidak hanya berbicara terkait hobi dan minat olahraga, namun ada unsur bisnis bahkan menjadi industri yang semakin diminati oleh beberapa investor. Hal ini terlihat banyaknya tokoh-tokoh publik, baik pengusaha hingga artis yang meramaikan industri bisnis sepak bola di Indonesia, baik sebagai investor maupun pemilik suatu klub. 

Jika membahas mengenai bisnis klub sepak bola tentu ada isu hukum yang menarik untuk dibahas, isu cross ownership contohnya. Isu kepemilikan saham silang atau cross ownership terjadi pada beberapa klub sepak bola di Indonesia. Isu cross ownership sebenarnya menjadi isu yang seringkali terjadi, namun sayangnya jarang mendapat perhatian lebih bagi seluruh elemen yang terlibat dalam industri sepak bola di Indonesia, mulai dari federasi PSSI, pengurus klub, hingga suporter sepak bola.

Kasus cross ownership dalam industri sepak bola di Indonesia pernah terjadi pada tahun 2017. Adanya dugaan Gede Widiade memiliki saham di Persija Jakarta dan Bhayangkara FC, padahal kedua tim tersebut berada dalam 1 liga kompetisi. Pada tahun 2018, adanya dugaan Vigit Waluyo dengan kepemilikan saham ataupun kepentingan di PSMP Mojokerto dan Aceh United yang kedua tim tersebut berlaga pada 1 liga kompetisi serta pada saat itu terbukti terjadi sepak bola gajah atau match fixing. Pada tahun 2019, PT Persib Bandung Bermartabat diduga memiliki kepemilikan saham terhadap 3 klub yang berbeda kasta, yakni Persib Bandung, Blitar United (Persib B), Maung Anom. 

Terbaru pada tahun 2022, adanya dugaan kepemilikan saham ganda dan silang antara beberapa klub, misalnya pemilik Rans FC miliki saham di Persija, Persis, PSIM serta Arema FC. Kemudian, pemilik Persis Solo miliki saham di Rans FC, Bali United, Persib, serta Dewa United. Beberapa contoh permasalahan cross ownership tersebut, menimbulkan suatu isu yakni apakah hal tersebut diperbolehkan serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan secara umum maupun melanggar asas lex sportiva.

Dasar Hukum Cross Ownership

Bisnis secara umum, tidak ada larangan jika seorang investor memiliki beberapa kepemilikan saham di perseroan lainnya meskipun perseroan tersebut merupakan jenis industri yang sama. Kepemilikan saham pada suatu perseroan sendiri diatur dalam Pasal 63 UU Perseroan Terbatas. Melalui ketentuan tersebut maka dapat dikatakan seorang investor dimungkinkan dapat melakukan cross ownership. Pun juga dalam kaitannya melalui UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, mengatur dimungkinkannya praktik cross ownership dengan catatan jika posisi pengusaha dengan posisi dominan yang dimiliki disalahgunakan oleh pengusaha tersebut untuk menghambat pelaku usaha lainnya.

Berbeda dengan bisnis industri klub sepak bola yang dibahas dalam tulisan ini. Seyogyanya FIFA dengan tegas melarang adanya praktik cross ownership pada pelaku usaha klub-klub sepak bola. Ketentuan tersebut dituangkan dalam Regulasi FIFA untuk Lisensi Klub Profesional pada Kriteria Aspek Legal di Article 9.2.1 No. L.03, yang mengatur sebagai berikut :

The licence applicant must submit a legally valid declaration outlining the ownership structure and control mechanism of the clubs and confirming the following: No natural or legal person involved in the management, administration and/or sporting performance of the club, either directly or indirectly: 

  1. holds or deals in the securities or shares of any other club participating in the same competition;
  2. holds a majority of the shareholders’ voting rights of any other club participating in the same competition; 
  3. has the right to appoint or remove a majority of the members of the administrative, management or supervisory body of any other club participating in the same competition; 
  4. is a shareholder and alone controls a majority of the shareholders’ voting rights of any other club participating in the same competition pursuant to an agreement entered into with other shareholders of the club in question; 
  5. is a member of any other club participating in the same competition; 
  6. is involved in any capacity whatsoever in the management, administration and/or sporting performance of any other club participating in the same competition; 
  7. has any power whatsoever over the management, administration and/or sporting performance of any other club participating in the same club competition. 

This declaration must be executed by an authorised signatory no more than three months prior to the corresponding deadline for its submission to the licensor.

Pada intinya ketentuan tersebut mengatur bahwa orang atau badan hukum yang terlibat dalam manajemen serta pengurus klub baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang untuk memegang saham mayoritas dari klub lain yang berpartisipasi pada kompetisi yang sama hingga terlibat dalam kapasitas apapun terhadap manajemen maupun pengurus klub lain yang juga berpartisipasi pada kompetisi yang sama. Adanya peraturan FIFA tersebut, secara mutatis mutandis PSSI sebenarnya juga telah menerapkan peraturan tersebut dan telah tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Regulasi Liga 1 2020 lalu yang pada intinya memperhatikan aspek-aspek club licensing sebagaimana yang diatur Regulasi FIFA untuk Lisensi Klub Profesional pada Kriteria Aspek Legal tersebut.

Pengaruh Pasca Dihapuskannya BOPI 

Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) merupakan mantan lembaga independen dibawah naungan Kemenpora diberikan wewenang untuk pembinaan, pengembangan, pengawasan hingga pengendalian terkait dengan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan olahraga professional di Indonesia. Sayangnya, BOPI dibubarkan melalui Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2020. Saat ini segala wewenang yang sebelumnya dilakukan oleh BOPI diambil alih oleh Kemenpora. Keberadaan BOPI pada masanya bekerja dengan baik, terlihat pada kompetisi liga tahun 2015. BOPI dengan tegas tidak mengeluarkan izin dan rekomendasi untuk digelarnya kompetisi tersebut karena adanya masalah dualisme legalitas pada klub Persebaya dan Arema kala itu. 

Namun, saat ini peranan BOPI masih menjadi pertanyaan siapa yang akan menjalankannya. Kemenpora atau ada lembaga maupun badan tersendiri yang mengurusi hal tersebut. Pengaruh dihapuskannya BOPI semakin terasa dengan adanya isu-isu cross ownership yang akhir-akhir ini beredar. Sedangkan, terakhir kali kompetisi liga professional sepak bola seperti dipaksakan berjalan tanpa melihat legalitas klub-klub yang akan berpartisipasi. Hal tersebut sebenarnya dapat dilihat melalui data terbaru tim-tim mana saja yang diakui dan lolos dari seleksi lisensi klub professional yang telah ditentukan oleh induk organisasi sepak bola itu sendiri. 

Memang isu cross ownership akan menjadi permasalahan pro kontra bagi beberapa elemen yang ada pada sepak bola. Sebagian orang akan menganggap hal tersebut lumrah dan sebagaimana telah disebutkan diatas praktik cross ownership tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Hal tersebut memang benar adanya, akan tetapi jangan melupakan keberadaan lex sportiva

Secara regulasi FIFA telah ditegaskan hal tersebut dilarang praktiknya. Tantangan selanjutnya ialah apakah berani PSSI, PT LIB, maupun Kemenpora untuk menegakkan peraturan tersebut atau justru tetap percaya diri dengan keadaan yang terjadi saat ini seolah tidak terjadi apa-apa dan berharap FIFA tidak menemukan permasalahan serius ini. Selain itu, ketakutan sebagian orang jika isu cross ownership tetap dibiarkan maka akan menciptakan iklim industri sepak bola Indonesia yang tidak sehat dan rawan kepentingan pemilik silang saham pada beberapa klub yang berpartisipasi pada satu kompetisi serta rawan adanya pengaturan skor.



Bagikan:  
Komentar
0 Komentar