Ibarat Gesek Voucher Berhadiah, Oknum Suporter Bola Ajukan Gugatan PMH

Ferdinand Sujanto   19 Apr 2022 | 15:37
Opini / Ibarat Gesek Voucher Berhadiah, Oknum Suporter Bola Ajukan Gugatan PMH
...
Sumber gambar: pssi.org

Gelaran kompetisi liga profesional di indonesia sejatinya telah usai diselenggarakan, baik kasta Liga 1, Liga 2, serta Liga 3. Tentu ada tim yang promosi dan juga degradasi. Terbaru, beberapa oknum Persipura Mania yang kecewa terhadap timnya terdegradasi telah mengajukan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara nomor 211/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, tertanggal 14 April 2022 lalu. Hal ini tentunya membuat gaduh penikmat sepak bola Indonesia, pun tidak sedikit yang hilang respect kepada tim Persipura akibat permasalahan ini.

Gugatan tersebut diajukan oleh Emilianus Tikuk, S.E., M.M., Yan Piet Sada, S.E., Yulianus Dwaa, S.Km., dan Paul Finsen Mayor. Sedangkan, untuk para tergugat antara lain PSSI, Persib Bandung, PS Barito Putra, dan David Da Silva. Selain itu, Para Penggugat juga mengikut serta PT. BRI (Tbk) Persero sebagai pihak Turut Tergugat yang sebagaimana diketahui bersama BRI musim lalu merupakan sponsor utama dari gelaran Liga 1 2021-2022. Tuntutan yang diajukan oleh Para Penggugat antara lain :

(1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; (2) Membatalkan Hasil Pertandingan  Tergugat II (PERSIB)  VS Tergugat III (BARITO PUTRA) atau setidak tidaknya digelar pertandingan ulang dan disaksikan penonton secara offline; (3) Menyatakan Pertandingan antara Persib dan Barito Putra adalah memainkan sepak bola gajah yang melanggar prinsip fair play dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat; (4) Menyatakan Club kebanggaan Para Penggugat Persipura Jayapura Batal Degradasi dan Tetap sebagai Peserta Liga 1; (5) Melarang Pemain Persib Bandung Tergugat IV atas nama “DA SILVA” untuk bermain dalam Kompetisi sepak bola di seluruh Indonesia; (6) Menghukum Para Tergugat, karena salahnya untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut; Kerugian Materiil [Kerugian karena mengeluarkan biaya biaya untuk pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghadiri persidangan, menghadirkan saksi-saksi, membayar rental mobil, leges alat bukti, Foto copy, meterai, dsb.  sebagai akibat adanya perkara ini sebesar 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)]; Kerugian Immateriil [Bahwa akibat adanya perkara sepak bola gajah ini, Penggugat merasa sangat dirugikan dengan kerugian Immateriil atau Moriil berupa perasaan tidak menyenangkan, stress, tersitanya waktu dan pikiran selama pengurusan perkara ini sampai dengan proses persidangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mana kerugian tersebut jika dikompensasi dengan nilai keuangan maka jumlahnya].

Intinya, gugatan tersebut diajukan oleh Para Penggugat diduga terdapat pertandingan sepak bola gajah yang melibatkan beberapa tim di pertandingan pekan terakhir sekaligus pekan penentuan tim-tim yang akan terdegradasi pada gelaran BRI Liga 1 2021-2022. Atas masalah tersebut, timbul isu hukum yang menarik dibahas mulai dari yurisdiksi pengadilan negeri dalam memeriksa dan mengadili masalah tersebut hingga kekuatan eksekutorial putusan jikalau nanti dimenangkan oleh para penggugat. 

Hukum olahraga memiliki hukumnya sendiri dan tidak bisa dicampuradukkan dengan hukum negara atau sering dikenal dengan istilah lex sportiva. Terhadap masalah ini, ibarat “gesek voucher” jika Para Penggugat memenangkan perkara ini maka dapat disimpulkan akan adanya dampak besar dan cenderung buruk bagi perkembangan dunia sepak bola di Indonesia, sebaliknya jika tidak berhasil melalui upaya tersebut diatas maka sebenarnya tidak akan berdampak luas. Tentu merupakan sesuatu analogi yang menimbulkan aroma-aroma perjudian di perkembangan sepak bola Indonesia yang baru saja menjalankan dan menghidupkan suasana kompetisi.

Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang masuk

Pasal 10 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman telah mengatur bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Hal tersebut diatur secara tegas jikalau dalam konteks masalah diatas, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak boleh menolak gugatan yang diajukan oleh beberapa oknum Persipura Mania. 

Sebenarnya hal tersebut tidaklah tepat jika permasalahan ini diajukan gugatan kepada ranah pengadilan negeri. harusnya masalah-masalah tersebut harus diajukan kepada badan yudisial yang telah diselenggarakan oleh organisasi olahraga, dalam hal ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Organisasi ini telah mempunyai badan yudisial, yakni komite disiplin, komite banding, komite wasit dan komite etik. Selain badan yudisial tersebut, PSSI juga telah mengakomodir lembaga arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, yaitu National Dispute Resolution Chamber (NDRC). 

Cukup melalui badan yudisial yang telah disediakan oleh PSSI, sehingga beberapa badan yudisial tersebut nantinya yang akan memeriksa, mengadili dan memutuskan apakah dalam suatu pertandingan terjadi sepak bola gajah yang melibatkan tim, pemain, maupun wasit. Hal tersebut seharusnya sudah disadari oleh seluruh pengurus klub sepak bola, bukannya justru mengambil kesempatan untuk menarik perhatian dengan cara “gesek voucher” tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Kekhawatiran jikalau cara ini berhasil maka akan menimbulkan penilaian yang buruk dari FIFA, dikarenakan pemerintah turut serta dan melakukan intervensi terhadap penyelesaian maupun pengurusan organisasi olahraga pada suatu negara. Selain itu, kritik terhadap kejadian ini juga menjadi pembelajaran bagi seluruh masyarakat bahwa tidak semua orang atau badan hukum memiliki legal standing untuk mengajukan suatu gugatan. Harus adanya kerugian yang betul-betul terlihat jelas dan hal tersebut baru dapat dikatakan pihak yang mengajukan suatu gugatan memiliki legal standing.

Ambiguitas kekuatan eksekutorial pengadilan dalam masalah ini

Membahas mengenai eksekusi terhadap suatu putusan pengadilan terutama dalam hal perdata, selalu meninggalkan jejak permasalahan dan hambatan. Mulai dari hambatan bagi pemenang putusan tersebut mengalami masalah keamanan hingga intervensi pihak-pihak yang berkepentingan membuat pemenang putusan tersebut sulit mendapatkan haknya. Selain itu, hingga saat ini masih menjadi perdebatan siapa yang sebenarnya berwenang melakukan eksekusi pada perkara perdata. Banyaknya hembusan isu dan hambatan tersebut pada perkara perdata secara umumnya sebenarnya masih terjadi ambiguitas, apalagi dengan berkaca pada kasus ini. 

Gugatan PMH atas dugaan sepak bola gajah atau pengaturan skor memiliki pertanyaan pamungkas jika dimenangkan oleh Para Penggugat, siapa yang berhak melakukan eksekusi terhadap putusan tersebut? Tentu hal ini tidak mungkin dilakukan oleh negara yang turun tangan untuk melaksanakan eksekusi tersebut, karena perlu diingat dan diketahui dalam menjalankan organisasinya PSSI harus bebas dari intervensi pemerintah. Jangan sampai dengan adanya kasus ini, kita sebagai penikmat sepak bola de javu pada kasus pembekuan PSSI yang dilakukan oleh FIFA beberapa tahun silam, sehingga mengakibatkan aktivitas olahraga sepak bola berhenti secara total.

Menimbang urgensi pembentukan Fair Play Court di Indonesia

Hari ini tepat 92 tahun PSSI berdiri dan terus mengembangkan inovasi-inovasinya. Namun, sangat disayangkan kado di usia ke-92  harus ternodai dengan adanya gugatan yang ditujukan kepada PSSI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perspektif pertandingan sepak bola gajah pada beberapa pertandingan di pekan terakhir menjadikan alasan utama adanya gugatan tersebut. 

Dalam momentum seperti ini, sudah saatnya PSSI mulai mempertimbangkan urgensi kehadiran Fair Play Court. Memang PSSI sejatinya telah memiliki badan yudisial, akan tetapi lebih baik lagi jika kehadiran Fair Play Court diajukan ataupun diusulkan kepada pemerintah. Fair Play Court sendiri sudah diterapkan oleh Austria yang berwenang dan berfokus untuk pemeriksaan dan penjatuhan hukuman dalam praktik kecurangan pertandingan olahraga. Fair Play Court nantinya menjadi penguatan badan yudisial yang telah dimiliki oleh PSSI dengan fokus pada pelanggaran maupun kejahatan dalam sepak bola. 

Sedangkan, untuk masalah bisnis ataupun ranah kontrak PSSI tetap mempertahankan keberadaan NDRC. Kehadiran Fair Play Court tentunya tidak hanya menangani perkara sepak bola saja, namun juga seluruh cabang olahraga yang ada di Indonesia. Upaya-upaya tersebut diharapkan menjadi tonggak bagi Indonesia demi memajukan sistem keolahragaan nasional secara sportivitas dan fair play

Akan tetapi perlu diingat dan dipertegas juga, hal terpenting dari urgensi pembentukan Fair Play Court adalah suporter ataupun penikmat olahraga di Indonesia harus dewasa dalam menghadapi suatu keadaan yang tidak diekpetasikan, misalnya yang paling mudah adalah timnya degradasi. Kesadaran dari suporter yang dibarengi dengan profesionalitas pelaku-pelaku sepak bola, baik klub, PSSI, pemain menjadi elemen utama dan tolak ukur keberhasilan tersebut.  Akhirnya, selamat ulang tahun PSSI yang ke-92, semoga bertambahnya usia ini juga ada perubahan-perubahan signifikan terhadap perkembangan sepak bola di Indonesia.



Bagikan:  
Komentar
0 Komentar