Ambivalensi dalam Legal Technology di Indonesia: Efisiensi atau Profesi?

Siti Ashira   06 May 2022 | 08:02
Opini / Ambivalensi dalam Legal Technology di Indonesia: Efisiensi atau Profesi?
...
Sumber gambar: Pexels.com

Lex prospicit, non respicit. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Layaknya pada zaman yang semakin maju, manusia seakan dipaksa untuk beradaptasi dengan segala perubahan dan penerapan berbagai teknologi di berbagai bidang, tidak terkecuali bidang hukum. Hukum telah menjadi fenomena yang mendunia dan suatu kebutuhan yang mutlak melekat pada masyarakat di setiap negara. Dalam perkembangan teknologi dan transformasi sistem yang serba digital, pun muncul suatu terobosan untuk mendigitalisasi jasa hukum yang dibutuhkan oleh berbagai sektor formal, yang dikenal dengan istilah legal technology.

Legal technology secara singkat didefinisikan sebagai teknologi dan perangkat lunak (software) untuk memfasilitasi suatu firma hukum dalam menyediakan jasa hukum secara digital. Legal technology dalam hal ini menggunakan artificial intelligence (AI), yakni yang secara sederhana diartikan sebagai teknologi yang dapat meniru kecerdasan manusia (human intelligence). Dewasa ini, legal technology telah marak dibicarakan oleh para ahli hukum dari berbagai instansi yang bergerak di bidang hukum, seperti law firm, kantor notaris dan lain-lain. Meski begitu, masih ditemukan suatu ambivalensi atas penerapan legal technology yang mengakibatkan para ahli hukum di Indonesia masih belum menemukan titik idealnya untuk menghadapi disrupsi besar-besaran ini.

Tantangan Calon Sarjana Hukum di Era Disrupsi Digitalisasi Industri Hukum

Beberapa hal menjadi pertimbangan para ahli hukum dan calon sarjana hukum dalam menghadapi era legal technology ini. Telah menjadi rahasia umum jika suatu saat pekerjaan manusia saat ini akan tergantikan dengan teknologi. Tidak dapat dielak lagi bahwa teknologi, khususnya AI, lebih akurat dan efisien dibandingkan dengan kinerja manusia. Hal inilah yang menjadi keresahan terbesar para calon sarjana hukum, yaitu ancaman tergantikannya profesi hukum saat ini dengan teknologi, sebab perlu diketahui bahwa industri hukum sejak lama memang berjalan secara konvensional dan menyebabkan terjadinya stagnasi atas hal tersebut. Pun begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa era legal technology juga akan melahirkan berbagai profesi baru terkait dengan pembangunan legal technology itu sendiri, seperti legal knowledge engineer, legal technologist, legal project manager, legal data scientist, dan masih banyak lagi. Hal itu juga dapat menjadi tantangan bagi calon sarjana hukum untuk mulai mendalami skill baru yang berkaitan dengan kemampuan pemrograman, pemahaman AI, penguasaan perangkat pengolahan big data, pemahaman algoritma, dan lain- lain. Bukan tanpa sebab, hal ini tentunya dapat menjadi nilai tambah bagi sarjana hukum masa depan, karena bersaing dengan sarjana yang ahli di  bidang-bidang tersebut.

Artificial Intelligence dalam Industri Hukum

Pandangan bahwa legal technology dapat menjadi ancaman karier sarjana hukum sejatinya kembali pada masing-masing individu. Teknologi kecerdasan buatan seperti AI sejak awal memang dirancang untuk membantu manusia dalam menjalankan berbagai pekerjaan, karena AI berperan sebagai fasilitator. Teknologi AI dirancang untuk menggambarkan kualitas hidup manusia, seperti perencanaan kerja, pemecahan masalah, kemampuan berpikir dan berbagai aktivitas lainnya yang dapat memacu kerja cepat dan efisien. Alasan meningkatnya penerapan AI seiring waktu berjalan juga didasari oleh keuntungan produktivitas yang besar dan penghematan biaya, sehingga membebaskan manusia dari tugas-tugas rutin yang dapat ditangani komputer dan memungkinkan seseorang untuk fokus pada tugas yang benar-benar menambah nilai atau kualitas, yakni hal-hal yang tidak dapat dikerjakan dengan baik oleh komputer. Alasan tersebut sangatlah cocok dengan industri hukum, mengingat beredarnya stigma tentang industri hukum yang memberikan work overload atau beban kerja yang berlebihan. Demikian AI hadir dengan tujuan meringankan beban kerja profesi hukum yang dirasa berat, seperti in-house lawyers, notaris, dan lain- lain.

Penerapan AI di sektor hukum yang dikenal dengan legal technology dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, antara lain enabler technologies, support process solutions, dan substantive law solutionsEnabler technologies adalah teknologi yang membantu proses pengolahan dokumen hukum dalam bentuk digital, seperti layanan penyimpanan cloud dan cybersecuritySupport process solutions adalah teknologi yang mengefisiensikan pekerjaan manajerial sebuah kantor hukum. Terakhir, substantive law solutions adalah teknologi yang mampu menunjang atau menggantikan layanan jasa hukum secara litigasi. Jika diperhatikan, ketiga jenis legal technology di atas memiliki kesamaan tujuan dan fungsi, yakni memudahkan pekerjaan-pekerjaan di sektor hukum agar lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, apabila kita meninjau kembali apa yang telah menjadi keresahan para calon sarjana hukum ini, sesungguhnya tidaklah fenomena tergantikannya tenaga kerja manusia oleh komputer ini patutnya menjadi suatu hal yang terlalu diresahkan, karena sejatinya kemajuan zaman tidak dapat dielak. Terlepas dari alasan tersebut, ada hal-hal lain yang lebih penting yang seharusnya menjadi tantangan generasi saat ini untuk memaksimalkan penerapan legal technology dibandingkan mempertahankan profesi hukum konvensional.

Risiko Implikasi Legal Technology dalam Industri Hukum Indonesia

Mengutip pernyataan Bob Arens, Research Scientist di Thomson Reuters, “Tidak seperti manusia, komputer tidak memiliki kemampuan bawaan untuk mengasosiasikan potongan-potongan informasi. Anda dapat memberikan informasi ke komputer tentang apel, pisang, dan buah secara umum, tetapi dengan sendirinya, tidak akan pernah muncul kesadaran bahwa apel dan pisang itu sama-sama buah.” Selain itu, komputer tidak memiliki kemampuan bawaan untuk membatasi jawaban, sehingga dalam menyaring suatu informasi, jawabannya tidak akan terlalu inklusif. Misalnya, komputer yang memberikan 10.000 hasil pencarian yang belum tentu dapat digunakan oleh advokat. Komputer harus mempelajari apa yang relevan dengan orang yang mencari dan membuat saran yang dapat digunakan dalam hal mempersempit hasil pencarian ke jumlah yang bisa diterapkan. Ketidakmampuan komputer ini menjadi tanggung jawab manusia, sehingga dapat dikatakan legal technology tidak seutuhnya menggantikan tenaga kerja manusia.

Perlu diketahui, implikasi legal technology dalam industri hukum datang bersamaan dengan berbagai konsekuensi yang harus dihadapi. Hal inilah yang seharusnya menjadi kekhawatiran bersama yang harus dicari solusinya dalam mengimplementasikan legal technology di Indonesia. Risiko pertama yang harus dihadapi adalah biaya modal yang konsisten. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa transformasi digital bukanlah peristiwa baru. Transformasi digital akan terus terjadi seiring dengan kemajuan zaman, sehingga mengakibatkan teknologi dan perangkat lunak yang saat ini diinvestasikan harus selalu diganti, ditambahkan, ditingkatkan, atau dihentikan pada tahun-tahun mendatang. Di dalam industri hukum, pembaruan teknologi ini akan menjadi hal yang fundamental, artinya suatu firma hukum perlu terus-menerus berinvestasi dalam teknologi untuk mempertahankan kualitas dan meningkatkan daya saingnya. Selain itu, transformasi digital juga tidak hanya melibatkan biaya pengadaan dan pembelian, tetapi juga membutuhkan dukungan dan pelatihan bagi para pemangku kepentingan.

Risiko yang tidak kalah penting dalam implikasi legal technology dalam industri hukum ialah risiko keamanan siber. Berdasarkan data Lembaga Riset Keamanan Siber (Communication & Information System Security Research Center/CISSReC), sepanjang Januari hingga awal November 2021, telah tercatat percobaan serangan siber ke Indonesia yang mencapai angka 1,3 miliar. Data dari Kominfo pula menyatakan ancaman siber di Indonesia sepanjang tahun 2021 setara dengan 42 ancaman kejahatan siber per detiknya. Kedua data ini menunjukkan betapa krusialnya isu keamanan siber di Indonesia. Target utama dari ancaman kejahatan siber adalah pengambilan data dan hanya sedikit sumber yang lebih menarik untuk ini daripada firma hukum. Secara tradisional, semua berkas dan salinannya yang dilakukan pada kertas fisik akan jauh lebih sulit untuk dijamah para oknum. Namun, masuknya teknologi telah mengubah semua itu. Seperti halnya pada legal technology, ancaman keamanan siber perlu diantisipasi guna memaksimalkan pendayagunaan legal technology dalam industri hukum.

Patut diketahui, firma hukum merupakan bentuk pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha, yaitu menyediakan jasa hukum. Dalam menyelenggarakan suatu kegiatan usaha, terdapat beberapa asas hukum dan perlindungan konsumen yang harus dipenuhi sebagai bentuk dari perlindungan konsumen yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen dalam kegiatan usaha industri hukum dikenal dengan sebutan klien. Meskipun istilah klien tidak dapat ditemukan di dalam UU Perlindungan Konsumen, definisi klien itu sendiri sangat luas, sehingga jika dibatasi pada perlindungan konsumen ini, klien diartikan sebagai pemakai jasa atau konsumen di bidang hukum. Berdasarkan Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen, salah satu asas penting yang harus diterapkan yakni asas keamanan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan menjadi hal yang vital bagi penyelenggara kegiatan usaha di bidang jasa, khususnya di bidang jasa hukum, untuk menjamin keamanan konsumen (klien). Selain itu, berdasarkan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen pula dijelaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian konsumen dalam menggunakan barang atau jasanya. Pasal ini menguatkan bahwa selain menjamin keamanan dan keselamatan konsumen, firma hukum juga bertanggung jawab atas kerugian yang dialami kliennya, termasuk kerugian di bidang siber. Kedua hal ini menjadi suatu tantangan bagi sarjana hukum masa depan untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan siber dalam implementasi legal technology dalam industri hukum di Indonesia, mengingat tanggung jawab yang begitu besarnya terhadap klien.

Munculnya gagasan legal technology sejatinya tidaklah tanpa berdasar pada suatu alasan. Zaman yang semakin maju seiring dengan bertambahnya kebutuhan manusia akan melahirkan inovasi-inovasi baru guna memudahkan kehidupan masyarakat. Begitu pula halnya dengan disrupsi dan transformasi digital pada industri hukum. Penulis mengamini bahwa cepat atau lambat, teknologi akan menggantikan sebagian pekerjaan manusia, dengan catatan tidak menghilangkan profesi-profesi yang telah ada sebelumnya. Apa yang menjadi keresahan calon sarjana hukum saat ini sepatutnya diubah menjadi suatu pandangan yang lebih membangun, yakni tantangan untuk memaksimalkan pendayagunaan teknologi modern di Indonesia agar membawa industri hukum Indonesia ke arah yang lebih baik dan legal technology dapat menjadi salah satu jawabannya.

*Artikel terbaik ke-2 lomba menulis artikel hukum yang diadakan oleh LTS Indonesia dalam rangka LTS Festival 2022 dengan tema “Indonesia's Future of Legal Technology”. 



Bagikan:  
Komentar
0 Komentar